oleh

Dinilai Tidak Substansi, Gubernur NTT Diminta Kaji Ulang Pergub No 85 Tahun 2022

Labuan Bajo-Urita.ID, Gubernur Nusa Tenggara Timur(NTT) diminta untuk mengkaji ulang Peraturan Gubernur NTT No 85 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya.

Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya melalui surat Nomor: S.312/MENLHK/KSDAE/KSA.3/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

Pada surat tersebut, Siti Nurbaya meminta kepada Gubernur NTT untuk mengkaji ulang beberapa pasal yang tidak sesuai dengan substansi.

“Kami minta agar dapat mengkaji ulang Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2022 khususnya amar Menimbang huruf b, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4, pasal 9 dan pasal 10 ayat 1 agar disesuaikan dengan dasar pijakan matriks substansi,” tulis Menteri LHK pada surat tersebut

Adapun Poin-poin yang disampaikan Menteri LHK terkait Pergub Nomor 85 Tahun 2022.

Bahwa Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal KSDAE dan Pemerintah Provinsi NTT Nomor PKS.9/KSDAE/PIKAKSA.O/11/2021 dan Nomor PEM.415.4.43/11/69/XI/2021 tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Taman Nasional Komodo dengan PT Flobamor Nomor PKS.1/T.17/TU/REN/2/2022 dan Nomor 01/FLB-PKS/I /2022 tentang Fungsi Penguatan berupa Penguatan Kelembagaan, Perlindungan Kawasan, dan Pengembangan Wisata Alam di TN Komodo yang menjadi acuan dalam amar Menimbang peraturan gubernur tersebut adalah “bukan” merupakan bentuk pelimpahan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi (dalam hal ini kawasan Taman Nasional Komodo) dari Kementerian LHK kepada Pemerintah Provinsi NTT;
Bahwa Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Taman Nasional Komoddo dengan PT Flobamor bertujuan untuk penguatan fungsi kawasan konsenvasi dengan mensinergikan program di antara kedua pihak dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan Taman Nasional Komodo yang disusun dengan mengacu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya;
Dalam pelaksanaan penguatan fungsi Kawasan konservasi, Kementerian LHK dengan Pemerintah Provinsi NTT harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan ,
Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon untuk dapat meninjau ulang Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2022 khususnya amar Menimbang huruf b, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1, ayat 3 dan 4, pasal 9 dan pasal 10 ayat 1 agar disesuaikan dengan dasar pijakan matriks substansi.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *