Pemberhentian Pekerja THL di Kabupaten Manggarai Timur Dinilai Tidak Fair

Urita.ID, Isu pemberhentian ratusan tenaga harian lepas yang bekerja di lingkup pemerintah daerah kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 mendatang terus menjadi bahan diskusi kalangan masyarakat.

Bagaimana tidak, berdalil keputusan pusat, surat edaran Kemenpan RB, yang memutuskan para tenaga kerja Non-ASN akan diberhentikan pada bulan November tahun 2023 mendatang.

Namun keputusan surat edaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai timur, THL harus berhenti pada awal tahun 2023, yakni bulan Januari.

Nasib ratusan THL Manggarai timur, harus menambah beban kegelisahan di luar tugas kantor yang harus di jalankan. Padahal dalam pernyataan yang sempat disampaikan oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Manggarai timur, Damu Damianus, tanpa THL, roda pemerintahan akan pincang.

Atas kegelisahan itu, ratusan THL Manggarai timur harus meluangkan waktunya dan berada di kantor DPRD hingga malam hari, mengadu nasib pada Para DPRD pada 21/11/2022 malam.

Pemberhentian ratusan THL tahun 2023 mendatang menyedot perhatian
para Pemerhati Buruh.

Alexius Marianus Adu ketua partai Buruh kabupaten Manggarai timur menyayangkan hal itu terjadi. Menurutnya pemberhentian ratusan anggota THL adalah Tidak Fair.

“Bisa ambil langkah hukum, melalui PTUN,” tutur Lexi Kumpul kepada Urita.ID, 22/11/2022.

Ia mengatakan kabupaten Manggarai timur punya segudang potensi yang bisa di kelola sehingga bisa menjadi subsidi silang bagi Pemda , apabila memang kesulitan di bidang keuangan.

Pemerintah Pusat, menurutnya tidak bisa mengeneralisir permasalahan ini secara nasional. Seharusnya semua pemerintah daerah Kabupaten dan Kota diberi ruang seluas- luasnya berkreasi mengelola aset yang dimiliki.

Ini bukti kegagalan managemen,” tandas pria yang kerap disapa Lexi Kumpul itu.

Pemimpin suatu daerah harus bertindak sebagai CEO (Chief Eksekutif Officer), dari kacamata Corporate. Dalam konteks corporate, kepala daerah harus mampu mengkoordinir semua camat dan kepala desa dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki yang ada “to be compromized“, harus berkompromi dengan semua Kepala Desa dan Camat untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. “To be syhinckronized,” untuk membangun kekuatan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur.

Opsi pemberhentian ini tdk adil karena ada bbrp Kabupaten lain yg msh mempertahankan THL, sambil menanti Surat Keputusan dr BKN berkaitan dgn Data Kepegawaian dlm Portal ASN.

Matim ini Kabupaten yg kaya raya, tdk bisa disamakan dgn Kabupaten lain yg minim sumber daya. Pola pendekatan yg digunakan tdk blh sama, hrs bersifat situasional.

“Ibarat, jangan gara-gara orang tua berpenghasilan rendah, lalu anak-anak terpaksa putus sekolah, padahal masih ada kebun, sawah, ternak babi,” tukasnya.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemerintah daerah punya portofolio tentang resources dan potensi sumber daya ?

Lalu bagaimana dengan DPRD sebagai Wakil Rakyat, kenapa tidak gelisah dengan kondisi ini ? Para THL itu adalah Adik-adik kita sendiri. Semoga ada jalan keluar yang baik agar adik-adik kita tidak jadi diberhentikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *